GERAKAN SOSIAL POLITIK (GERAKAN BURUH DI INDONESIA)

GERAKAN BURUH DI INDONESIA

BAB I. PENDAHULUAN

Organisasi-organisasi buruh Indonesia, terutama berakar pada sektor transportasi dan perkebunan, memerankan bagian penting dalam serangkaian babak perjuangan kemerdekaan negeri yang penuh kekerasan (Tedjasukmana, I958; Ingleson, 1986; Shiraishi, 1990). Dibentuk pertama kali pada tahun 1910-an, organisasi-organisasi buruh ini mendahului partai-partai politik dan beragam organisasi massa lain. Seperti juga dilakukan penjajah Malaya, otoritas Hindia Belanda banyak memberangus tumbuhnya kelompok radikal gerakan buruh yang dipengaruhi oleh perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada kasus ini, setelah dibungkam oleh pemerintahan penjajah Belanda sebagai dampak dari pemberontakan yang gagal yang didorong oleh PKI pada 1926, buruh terorganisasi kembali muncul dalam perjuangan kemerdekaan bersenjata yang tak lama disusul dengan berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang didukung PKI adalah organisasi buruh yang paling aktif dan kuat di antara banyaknya organisasi buruh yang memiliki kaitan dengan partai politik. SOBSI sangat berpengaruh, misalnya, dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di akhir 1950-an. Namun, keadaan darurat militer dan kendali manajerial pada perusahaan-perusahaan tersebut menempatkan tentara pada posisi yang kemudian malah berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok militan gerakan buruh yang biasanya dipimpin oleh kelompok komunis (Hawkins, 1963).

Penghancuran PKI oleh koalisi yang dipimpin tentara, kelas menangah kota, juga kepentingan kaum pemilik tanah kota dan desa setelah tahun 1965 mengakibatkan lenyapnya tradisi politik keserikatburuhan, dan warisan ini terus menghambat buruh terorganisasi di Indonesia. Sejak 1970-an hingga kejatuhan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, buruh dihambat oleh sistem korporatis yang sangat otoriter yang hanya memberikan ruang kepada satu federasi serikat buruh sah bikinan pemerintah, dan yang secara maya (virtual) melarang aksi industrial atas nama kesatuan dan persatuan nasional (lihat Hadiz, 1997). Aspek kunci dari strategi ini ialah penyebaran kebijakan satu federasi serikat buruh sah bikinan pemerintah yang sangat terkontrol, dan juga penyebaran sistem hubungan industrial yang berpola menghindari konflik sebagai satu hal yang prinsipil, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia.
Tetapi kasus Indonesia juga menunjukkan bahwa kapasitas buruh untuk mempengaruhi kebijakan negara tergantung pada posisinya dalam konstelasi kekuatan sosial yang lebih luas. Tentu peristiwa bersejarah tumbangnya sang diktator Soeharto pada Mei 1998 membebaskan upaya pengorganisasian buruh dari sekian hambatan hukum yang telah lama ada. Namun, ketika elite lama dan elite baru kembali terbentuk dalam satu format politik demokratis, buruh terorganisasi umumnya tetap saja tidak terlibat meskipun terdapat banyak sarana-sarana pengorganisasian yang baru.
Harus juga diingat bahwa krisis ekonomi Indonesia yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi minus 14 persen pada 1998 (Far Eastern Economic Review, 4 Maret 1999: 44), juga berdampak meningkatkan angka pengangguran dalam jumlah besar. Dalam kondisi perekonomian dengan tingkat pengangguran yang sangat kronis, tentu hal ini semakin memperlemah posisi tawar organisasi buruh. Stagnasi ekonomi Indonesia merobohkan ratusan perusahaan, termasuk di sektor manufaktur berorientasi ekspor yang sangat penting bagi pertumbuhan Indonesia pasca-bom minyak dan sebelum krisis (kira-kira sejak awal tahun 1980-an hingga tahun 1997). Para buruh perkotaan yang jumlahnya tak terhitung pun tidak memiliki pilihan selain pulang ke kampung-kampung halaman mereka di pedesaan (Manning, 2000), mencari perlindungan dari bencana krisis, tentu saja termasuk beberapa aktivis dan organiser buruh akar rumput yang berpengalaman.
Selain itu, ketika sejumlah serikat buruh baru bermunculan, saat ini tak ada organisasi buruh tingkat nasional yang atas nama buruh dapat bernegosiasi dengan kepentingan lain yang kebanyakan terbentuk dalam aliansi-aliansi yang rakus di partai-partai politik baru. Bekas organisasi buruh yang ‘resmi’ di tingkat pusat, FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), mulai tercerai-berai nyaris secepat ketika Soeharto jatuh, akan tetapi praktis tidak ada satu pun kemungkinan untuk menggantikan organisasi itu.
Adalah kelemahan organisasional buruh secara mendasar yang sudah ada sejak sebelum krisis ekonomi dan kejatuhan Soeharto yang menghambat buruh untuk dapat menggunakan sepenuhnya momen keterbukaan yang diciptakan peristiwa Mei 1998. Gambaran tentang terus melemahnya pengaruh buruh terlihat saat undang-undang perburuhan yang baru tentang serikat buruh akhirnya disahkan pada pertengahan tahun 2000. Walau terdapat protes dari mayoritas organisasi buruh, tetapi masih memungkinkan bagi pemerintah memecah-belah serikat buruh yang baginya berbahaya bagi ‘kepentingan nasional’ (Jakarta Post, 11 Juli 2000). Ketika organisasi buruh mampu menuntut kenaikan upah minimum – yang terus meningkatkan angka pengangguran dan protes para pengusaha – kenaikan harga yang kian melonjak dan berkurangnya subsidi pemerintah atas layanan dasar dan barang-barang secara terus-menerus akhirnya melenyapkan nilai riil kenaikan upah tersebut. Suatu ujian atas kekuatan serikat buruh terjadi pada 2002, dengan terus dilontarkannya gagasan kontroversial tentang undang-undang hubungan industrial yang baru yang ketika itu para aktivis buruh memilih bersikap brutal terhadap pelbagai hambatan, di antaranya mengenai implementasi hak mereka melakukan aksi.

Barangkali tidak ada gambaran mengenai lemahnya posisi buruh terorganisasi Indonesia yang lebih jelas daripada ancaman yang dilayangkan para investor Korea Selatan dan Jepang, juga dari sekelompok pengusaha lokal, bahwa kelak ‘modal mereka akan hengkang’ dari Indonesia (lihat misalnya Jakarta Post, 26 Agustus 2002). Para investor ini menganggap kenaikan upah dan masalah-masalah yang ditimbulkan buruh belakangan membuat iklim investasi Indonesia kurang kondusif dibanding negeri pesaing seperti Cina, Vietnam atau Myanmar. Pejabat pemerintah menanggapi hal ini dengan mengerem kenaikan upah buruh dan mengontrol serikat buruh, sementara mereka jarang sekali membenahi sumber-sumber lain yang mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi, termasuk prosedur dan biaya birokrasi yang tidak sedikit. Sudah sangat sering dilaporkan di media nasional bahwa hal ini akan menyediakan banyak senjata bagi kepentingan-kepentingan yang hendak mencegah munculnya gerakan buruh Indonesia yang lebih efektif.

BAB II. RUMUSAN MASALAH

Pergerakan buruh di Indonesia sejak lahirnya telah memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan 1945. Dalam perkembangnnya terutama pasca kemerdekaan, gerakan buruh tidak begitu berkembang dan cenderung menurun di tandai dengan tidak adanya sarekat buruh yang “bersifat nasional”.
Perkembangan kapitalisme di Indonesia menyedot banyak tenaga kerja, tuntutan kesejateraan, pengupahan dan insentitas kerja kerap kali di aspirasikan oleh para pekerja melalui (sarikat buruh). Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana nasib organisasi-organisasi serikat buruh ke depan di tengah arus globalisasi dan tekanan internal negara?

BAB III. PEMBAHASAN

DILEMA PERBURUHAN

Kasus-kasus perburuhan, seperti aksi unjuk rasa dan PHK terhadap buruh pabrik kerap mewarnai pemberitaan media-media massa. Dari tahun ke tahun persoalan tersebut terus muncul dan tak pernah terselesaikan. Kondisi buruh di Indonesia terus memburuk terutama di sektor-sektor padat karya yang banyak memberlakukan tenaga kerja tidak tetap. Hal ini mau tidak mau menunjukkan ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan masalah perburuhan dan mencerminkan tidak berkembangnya gerakan buruh di Indonesia.
Secara umum, gerakan buruh dunia termasuk Indonesia sedang mengalami tantangan yang sangat berat. Pakar perburuhan Richard Hyman menjelaskan, tantangan yang sedang dihadapi ini meliputi lingkup eksternal aksi dan internal organisasi buruh. Pengaruh eksternal ditandai dengan semakin meningkatnya kompetisi di tingkat global yang meletakkan tekanan-tekanannya pada relasi industri di tingkat nasional. Situasi semacam itu mendorong pemerintah untuk lebih beradaptasi dan gerakan buruh menjadi tidak diinginkan terutama di negara-negara yang gerakan buruhnya cukup mapan.
Selain itu, tantangan juga bisa datang dari para pengusaha. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, banyak pengusaha yang tidak menerima serikat buruh (SB) sebagai representasi kolektif buruh. Manajemen perusahaan lebih memilih melakukan komunikasi dengan buruh secara personal daripada tawar-menawar kolektif dengan SB. Namun perusahaan masih memberikan ruang bagi SB-SB yang bisa dikontrol oleh pengusaha. Dalam pengertian ini, SB lebih menjadi kepanjangan tangan perusahaan ketimbang organisasi yang memperjuangkan kepentingan buruh.
Di lingkup internal, terjadi perubahan di tingkat konstituen yang akan direkrut atau diwakili SB. Keberadaan sebagian besar SB yang ada saat ini dibangun di atas hubungan kerja “normal” –kerja penuh waktu dengan majikan tertentu dan masa kerjanya stabil. Hal inilah yang membentuk agenda perjuangan SB terfokus pada kondisi kerja, upah, dan menghalangi kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan dan memecat buruh sesuka hati.
Agenda SB “tradisional” tersebut masih dipertahankan meskipun telah terjadi perubahan karakteristik konstituen yang dimobilisasinya yang ditandai dengan maraknya sistem kontrak, borongan, kerja paruh waktu, jangka pendek, dan pekerjaan kasual, penggunaan agen tenaga kerja atau pun outsourcing, dan self employment. Perubahan sistem kerja yang menjadi lebih fleksibel mendorong terjadinya diferensiasi angkatan kerja dan pekerjaan menjadi lebih heterogen. Kondisi ini semakin mengancam loyalitas keanggotaan buruh dalam SB dan bisa memicu fragmentasi di tingkat basis yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi SB dan semakin memarjinalkan posisinya.

STRATEGI SERIKAT BURUH

Perubahan situasi dan tantangan ini ditanggapi secara berbeda-beda oleh para aktivis SB, LSM, maupun para pemikir perburuhan. Untuk menambah jumlah anggota, strategi yang dipilih adalah memperluas cakupan sektor yang tadinya hanya menjangkau sektor tertentu (TPT –Tekstil dan Produk Tesktil) menjadi multisektor. Hal ini untuk sementara dapat menambah jumlah basis yang sebelumnya berkurang akibat kolapsnya industri TPT. Terkait dengan isu fleksibilisasi tenaga kerja, beberapa SB coba mulai mengorganisasi buruh-buruh kontrak dan outsourcing. Strategi lainnya adalah menjangkau aktor-aktor di komuniti, seperti preman. Dalam kasus-kasus tertentu para preman kerap dimanfaatkan pengusaha untuk menghadang aksi buruh atau memperlancar proses produksi. Menghadapi situasi tersebut ada SB yang coba merangkul preman setempat agar mendukung dan tidak menghambat aksi-aksi SB.
Menghadapi tekanan pemerintah yang tidak pro terhadap gerakan buruh, beberapa SB mencoba berjuang melalui partai politik atau menjadi calon legislatif dari partai politik tertentu. Menjelang pemilu, aktivitas politik ini biasanya menjadi semakin intensif. Para elite dan pengurus SB yang menjadi calon legislatif atau pendukung partai tertentu akan coba menggalang kekuatan suara dengan mendatangi pabrik maupun komuniti tempat buruh tinggal dengan janji bahwa parpolnya akan memperjuangkan nasib buruh. Namun, setelah pemilu berlalu, janji-janji tersebut memudar begitu saja dan nasib buruh tetap seperti sedia kala bahkan jauh lebih buruk dengan meningkatnya labour flexibility yang disahkan oleh pemerintah melalui UU Ketenagakerjaan No. 13/2003.
Walaupun cara-cara yang dipilih SB saat ini tampaknya cukup strategis untuk jangka pendek tapi jelas tidak mampu mengatasi akar persoalan yang melibatkan struktur relasi yang lebih luas. Hal tersebut berkaitan dengan strategi-strategi SB yang masih sangat menyederhanakan persoalan dan parsial. Para ahli perburuhan seperti Peter Waterman, Richard Hyman, dan Ronaldo Munck menawarkan strategi yang komprehensif dan strategis untuk jangka panjang. Mereka menyatakan bahwa SB harus melakukan perubahan mendasar dalam agenda dan strateginya yang masih “tradisional”. SB juga didorong untuk melakukan kolaborasi atau kerja sama tidak hanya dengan sesama SB atau buruh tapi juga dengan gerakan-gerakan lainnya, seperti gerakan petani, gerakan perempuan, dan gerakan komunal. Dengan kata lain, mengubah gerakannya dari berbasis kelas tunggal menjadi multikelas dan bentuknya lebih sebagai jaringan daripada organisasi.
Gagasan ini juga berupaya mendorong penyatuan berbagai elemen gerakan di berbagai tingkatnya, baik lokal, regional maupun internasional menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapi jaringan kapitalis global. Tetapi apakah ide ini bisa diwujudkan mengingat banyaknya diferensiasi dan fragmentasi yang dialami buruh/SB di tingkat lokal sehingga untuk menariknya ke tingkat yang lebih tinggi menjadi lebih sulit.
RANAH PERJUANGAN KAUM BURUH

Hal lain yang perlu diubah dalam wacana perburuhan di Indonesia adalah terkait dengan adanya pemisahan yang tajam antara kehidupan tempat kerja dan komuniti. Sebagian besar SB masih menganggap bahwa ranah komuniti bukanlah area yang sah bagi mereka untuk bergerak atau berjuang. Perjuangan SB masih dibatasi dalam lingkup tempat kerja. Padahal dalam kenyataannya definisi tempat kerja ini sudah mengalami perubahan terkait dengan adanya sistem subkontrak, melakukan sebagian proses produksi di rumah, seperti menggunting/merapikan ujung-ujung kain. Jika demikian apa yang dimaksud dengan tempat kerja? Karena beberapa kegiatan produksi kerap dilakukan di rumah/komuniti tempat buruh tinggal.
Menurut Richard Hyman (1999), pemisahan antara tempat kerja dan komuniti ini sering terjadi di SB yang mapan dan tawar-menawar kolektifnya cukup kuat. Mereka menganggap dukungan dari komunitas yang lebih luas menjadi kurang signifikan karena merasa telah berhasil memperjuangkan berbagai kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, SB model ini cenderung hanya merefleksikan kerja-kerja organisasinya dan memperkuat pemisahan ini.
Apabila pemisahan ini terus berlangsung maka kerja-kerja SB akan terhambat. Terutama jika mengingat adanya perubahan dalam relasi kerja “normal” dan munculnya kenyataan bahwa saat ini komuniti menjadi alat ideologi dalam perdebatan politik terkini. Meskipun demikian, ide mengenai perluasan perhatian hingga ke komuniti ini juga mengandung dua aspek. Aspek positif, terkait dengan kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk menjadi penekan dan kemampuannya menghasilkan sumber daya. Kondisi ini diharapkan dapat menandingi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kompetisi global dan perusahaan-perusahaan lokal. Aspek negatifnya, pemerintah memiliki legitimasi untuk menarik elemen-elemen aturan dan intervensi negara dalam isu kesejahteraan sosial dan kebijakan pasar tenaga kerja (Hyman, 1999).
Terlepas dari berbagai hal tersebut, pemahaman mendalam mengenai kehidupan buruh di luar tempat kerja akan mengarahkan agenda perjuangan SB menjadi lebih luas. Bagaimana pun kehidupan buruh tidak bisa hanya dilihat terbatas di tempat kerja (pabrik) dan dilepaskan dari kehidupan sosialnya yang lebih luas. Buruh dan anggota komunitas yang lain berada dalam hubungan yang saling terkait dan membutuhkan satu sama lain.

BURUH DAN KEKUASAAN

Dalam satu artikel menarik tentang kepentingan modal dan buruh ‘yang tergantung keadaan’ untuk mendukung demokrasi, Bellin (2000) mengamati bahwa dalam konteks apapun yang menentukan jalan perubahan politik ialah hasil perjuangan konkrit antara kekuatan sosial yang saling bersaing. Bellin lalu menyebutkan bahwa alur sejarah yang spesifik tersebut hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan konstelasi kekuatan dan kepentingan sosial yang lebih luas. Posisi Bellin ini melengkapi apa yang telah dijelaskan Rodan, dkk (2001: 15) dalam ‘laporan konflik sosial’ perkembangan Asia Tenggara yang menganggap bahwa pengambilan keputusan tidak hanya merupakan hasil memilih ‘secara rasional’ keputusan-keputusan yang ‘tepat’ dalam suatu cara yang teknokratis dan bebas nilai, tetapi lebih mendasar lagi juga sebagai hasil dari pertarungan antara kepentingan yang bersaing atau hasil dari koalisi kepentingan. Setiap kebijakan secara esensial merupakan indikasi dari bentuk tertentu pembagian kekuasaan. Maksudnya, untuk memahami bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik yang umumnya buruk di mana buruh terorganisasi menjalankan aktivitasnya di Asia Tenggara, tak lain merupakan akibat dari pertarungan kepentingan dalam pembagian kekuasaan semacam ini. Kompetisi tersebut terjadi pada masa-masa sulit, penuh kekerasan dengan kerap kali diiringi konflik berdarah yang sengaja dipelihara, dan pada akhirnya menciptakan rezim politik yang cenderung membatasi pengaruh buruh sebagai satu kekuatan sosial.
Dengan dasar pendekatan seperti di atas kita dapat memahami mengapa buruh terorganisasi di Asia Tenggara relatif tetap lemah meskipun terjadi satu proses industrialisasi yang pesat dalam beberapa dasawarsa lalu, yang sebetulnya menyediakan banyak kondisi potensial bagi tumbuhnya kelas buruh dan organisasi-organisasinya. Pada periode industrialisasi yang pesat ini lapangan kerja di sektor industri digencarkan sebagai kebijakan oleh semua negara. Dalam tingkat yang berbeda-beda, industrialisasi telah mentransformasi lingkungan sosial buruh, kehidupan mereka, kondisi kerja mereka, juga mentransformasi aspirasi sebagian besar masyarakat Asia Tenggara; karena proses industrialisasinya yang tidak begitu pesat, Filipina terkena pengaruh yang paling sedikit. Banyak dari masyarakat ini sebetulnya telah mapan hidup di wilayah pertanian yang berkesinambungan, tetapi terdorong menuju realitas hidup yang suram dan rutin di pabrik-pabrik, kawasan berikat (zona khusus perdagangan bebas/kawasan khusus pemrosesan barang-barang ekspor—penerjemah), dan kawasan-kawasan kumuh kota yang amat luas terhampar di Asia Tenggara. Transformasi demikian dalam basis material dan kultural masyarakat barangkali diharapkan memicu perkembangan gerakan buruh yang lebih efektif, sebagaimana pengalaman sejarah di Eropa dan di wilayah lainnya.
Tetapi secara historis ketiadaan rezim yang secara tegas lebih pro-buruh di Asia Tenggara yang tengah mengalami industrialisasi ini, hingga pada saat dan setelah krisis ekonomi 1997/98, merupakan cerminan dari ketidakmampuan buruh mempertarungkan kekuatan secara efektif. Pada saat yang sama hal ini juga menunjukkan dominasi koalisi kekuatan dan kepentingan sosial di Asia Tenggara yang anti-buruh.
Bentuk sejarah perjuangan politik di Asia Tenggara, yang dibahas secara rinci oleh Mark Berger (2004: 30-49), menghasilkan naiknya koalisi anti-komunis yang secara umum juga anti-buruh – faktor penting yang menentukan langkah pasti perkembangan Asia Tenggara. Koalisi seperti itu biasanya akan memasukkan kepentingan modal lokal dan internasional, sekelompok masyarakat-menengah kota yang bergaji dan sederet birokrat-politik, dan terkadang juga militer. Bukan suatu kebetulan bahwa dalam banyak kasus koalisi-koalisi ini memiliki kaitan dan berasal dari koalisi pada periode akhir penjajahan yang melihat bangkitnya gerakan kelompok pejuang kemerdekaan yang kerap saling berhubungan dengan ragam upaya kelompok sosialis, dan karenanya merupakan ancaman bagi kelompok kaya dan pemilik tanah. Satu contoh bagus untuk hal ini ialah kasus Malaysia di mana penghancuran oleh Inggris terhadap gerakan buruh Malaysia terutama dengan cara mengasosiasikan gerakan buruh negeri itu sebagai kekuatan komunis dan kekuatan sayap Kiri, yang karenanya menanamkan stigma permanen bagi perjuangan buruh. Di lain pihak, penting dicatat di sini ialah bahwa asal mula “keserikatburuhan politik” di Asia Tenggara lebih berakar pada masa perjuangan anti-penjajahan yang biasanya menggabungkan isu perburuhan dengan agenda sosial dan politik yang lebih luas ketimbang pada keserikatburuhan dengan bentuk pluralis-liberal yang saat ini didukung oleh organisasi-organisasi buruh internasional arus utama.
Model keserikatburuhan pluralis-liberal cenderung membatasi perjuangan buruh hanya pada tingkat kesejahteraan ekonomi. Menurut logika model ini, pengabaian tujuan-tujuan sosial dan politik yang lebih luas adalah indikator bagi sebuah langkah menuju ‘modernitas’ (lihat Hutchison dan Brown, 2001: 5-6).
Penting dicatat di sini bahwa tidak dilibatkannya buruh dalam pertarungan yang lebih luas mencapai kekuasaan yang terjadi di Asia Tenggara tidak berkaitan langsung dengan upaya masing-masing negara melakukan pencarian strategi pembangunan yang mengandalkan ekspor berdasarkan industri manufaktur berupah murah sejak 1970-an atau 1980-an. Tentu merupakan penyederhanaan ketika kita menghubungkan secara langsung antara munculnya rezim politik yang anti-buruh dan dimulainya industrialisasi yang berorientasi ekspor (IOE) di kawasan ini (lihat Hagaard: 1989; Kuruvilla, 1995) – dengan misalnya mencatat seberapa sering tekanan terhadap buruh terkait dengan kepentingan mengembangkan sektor manufaktur-ringan yang kompetitif. Sebetulnya, bagi keempat negeri ini tidak dilibatkannya buruh secara politik jelas merupakan warisan perjuangan politik sebelum dimulainya strategi industrialisasi berorientasi ekspor. Tidak dilibatkannya buruh dalam politik telah menandai periode pertama industrialisasi yang berlanjut, dalam kerangka industrilisasi subtitusi impor (ISI), yang sebaliknya di beberapa negeri Amerika Latin justru menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan gerakan buruh yang lebih berpengaruh (lihat Deyo, 1989).

FAKTOR GLOBALISASI

Faktor yang semakin penting ialah globalisasi. Meski konsep gobalisasi dan juga cakupan serta keunikan fenomenanya masih sengit diperdebatkan (lihat misalnya Hirst dan Thompson, 1996; Petrella, 1996; Higgott, 1999), tidaklah sulit untuk melihat kenyataan bahwa gerak modal yang secara dramatis meningkat dalam tiga puluh tahun terakhir yang berhadapan dengan negara yang tak bergerak dan tenaga kerja nasional yang umumnya statis, telah menjadikan modal memiliki kekuasaan struktural yang lebih baik. Perubahan tersebut lebih lanjut telah memperkuat modal yang secara internasional bergerak menuntut iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan menekan negara agar membatasi arena yang tersedia bagi buruh terorganisasi. Namun demikian, dampak globalisasi ini mesti dipahami sebagai pertentangan atau kontradiksi. Misalnya, globalisasi telah membantu ‘menyebarkan’ relasi produksi kapitalis dan karenanya basis material di mana perkembangan kegiatan organisasional buruh-berupah yang baru memungkinkan untuk berkembang.
Tetapi pada masyarakat industri awal dampak dari lebih mengglobalnya ekonomi dunia telah dengan kuat menekan negara kesejahteraan dan berwujud dalam bentuk tantangan yang nyata yang ditujukan untuk melawan gagasan penting soal nilai serikat buruh. Pernah pula ada diskusi serius mengenai penghapusan serikat buruh di masyarakat yang disebut sebagai masyarakat ‘pascaindustri’. Karenanya, kemenangan-kemenangan yang pernah diraih buruh terorganisasi pada perjuangan terdahulu sangat rawan untuk dinafikan (lihat Kapstein, 1996; Moody, 1997).
Pada masyarakat Asia Tenggara yang mengalami industrialisasi saat ini, posisi buruh terorganisasi, yang telah dilemahkan oleh kemenangan absolut koalisi kekuatan dan kepentingan anti-buruh hanya sesaat atau pada saat dimulainya industrialisasi yang pesat, kini terancam diperparah oleh proses globalisasi yang, misalnya, saat ini telah menawarkan suatu sistem produksi yang lentur (fleksibel).
Dengan kata lain, globalisasi telah turut mementahkan apa yang barangkali disebut sebagai kompromi penting antara modal dan buruh pada masyarakat kapitalis lanjut, yakni konsep negara kesejahteraan. Di negeri-negeri industri baru saat ini, globalisasi secara kompleks terkait dengan munculnya angkatan kerja-berupah baru. Namun, kini gerakan buruh yang saat ini umumnya lebih lemah harus menghadapi tantangan ganda: menghadapi pemerintah yang terkadang represif yang berpijak pada kebijakan liberalisasi dan privatisasi, sementara itu perusahaan-perusahaan multinasional menelikung melalui strategi sumber daya manusia yang menekankan aktualisasi, normalisasi dan kelenturan (Deyo, 2001), bahkan di negeri dengan kondisi perekonomian yang berkelebihan (surplus) buruh.

BAB IV. KESIMPULAN

Perubahan situasi perburuhan terkini jelas mengancam keberadaan Serikat Buruh (SB). Apalagi dalam kondisi di Indonesia yang mengalami kelebihan pasokan tenaga kerja. Dalam situasi ketika kesempatan kerja sangat terbatas maka yang terpenting bagi buruh adalah mendapatkan pekerjaan tanpa memikirkan kelangsungan maupun keamanan kerjanya. Dari satu sisi, hal ini menjadi hambatan upaya pengorganisasian SB karena buruh tidak melihat pentingnya peran SB. Oleh sebab itu, sangat penting bagi SB untuk mencari perannya agar lebih strategis. Terkait dengan hal tersebut, situasi serba sulit ini bisa menjadi pendorong agar gerakan buruh/SB bisa lebih strategis menjalankan perannya.

Terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: